April MOP versi Pemerintah : Kenaikan Harga BBM dan PPN yang Kian Menyengsarakan Rakyat

Malang. Kementrian Ekonomi Kreatif BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2022 telah menyelenggarakan kegiatan Diskusi Umum dengan tema  “April MOP Versi Pemerintah : Kenaikan Harga BBM dan PPN yang Kian Menyengsarakan Rakyat.” Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu (10/04) secara daring dengan menggunakan media Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh para anggota BEM UM 2022 dan para mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) yang bersedia menghadiri diskusi umum.

Acara diskusi umum diawali dengan pembacaan CV dari Pemateri oleh Moderator yang bertugas, Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Madekhan S.Pd M. Si (Direktur Prakarsa Jawa Timur) yang menyampaikan mengenai Per April 2022 Pertamina/ Pemerintah memutuskan untuk menaikan harga BBM jenis Pertamax yang sebelumnya Rp. 9.000/liter menjadi Rp. 12.500/liter, kemudian pemateri memyampaikan mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 10% menjadi 11%.

Dengan adanya kenaikan harga BBM jenis pertamax diharapkan Pemerintah tetap menjaga harga BBM jenis Pertalite sebesar Rp. 7.650/liter karena BBM jenis ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari kenaikan harga BBM tersebut yaitu harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, angka kemiskinan meningkat, pengangguran bertambah. “Mulai hari ini kita sudah mulai melihat bahwa pemerintah mau menaikan harga BBM dimalai dari pertamax, mahasiswa harus sudah waspada”, ujarnya.

Selain kenaikan harga BBM Pemerintah juga menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak pada bidang ekonomi. Memicu harga barang naik di tengah pemulihan ekonomi seperti sekarang ini, akan memukul daya beli masyarakat kalangan menengah kebawah, timbulnya inflasi karena PPN mempengaruhi harga akhir di tangan konsumen. Kenaikan harga akan dialami semua barang yang terkena PPN 11% antara lain : perlengkapan pribadi berupa baju, tas, sepatu, perlengkapan mandi, barang elektronik, tagihan pulsa telepon dan internet, rumah, kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) yaitu dengan efisiensi belanja K/L dan transfer ke daerah pemerintah bisa melakukan eliminasi korupsi di sector public pusat maupun daerah yang kedua efektivitas belanja daerah untuk infratruktur publik sehingga silpa di APBD bisa diminimalisir lebih rendah dari 10 % belanja daerah. Implikasi pemerintah selalu mengandalkan Bantuan Langsung Non tunai (BLT) yaitu solusi jangka pendek hanya untuk meredam gejolak publik, membentuk mental peminta-peminta/ wirausaha, segregasi sosial antara kelompok penerima dan bukan penerima, sering tidak tepat sasaran untuk kebutuhan sehari-hari (sembako), meratakan potensi korupsi/manipulasi.

Berakhirnya pemaparan materi diskusi umum ini mengawali sesi tanya jawab. pesan akhir yang dilontarkan oleh pemateri “Mahasiswa itu adalah pelaku perubahan sampai kapanpun akan tetap berlaku tinggal kadarnya mahasiswa itu kuat potensinya untuk melakukan perilaku kritisisme terhadap berbagai sendi kehidupan. Jadi prinsipnya jangan berhenti untuk melakukan gerakan budaya bahwa hari ini saudara menghadapi budaya negara yang mendidik rakyatnya menjadi peminta-minta”, katanya

Pewarta : Tasya Dita & Elvi Intan Fadila

 

Untuk hasil kajian lengkap dapat di akses dibawah ini: