BEM UM Gelar Konsolidasi Terbuka Menyikapi Penundaan Pemilu dan Segala Rentetan Permasalahannya

  • Pemaparan Materi Konsolidasi oleh Presma dan wapresma

Malang. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Malang (UM) 2022 menyelenggarakan Konsolidasi Terbuka untuk seluruh Mahasiswa UM Menyikapi Penundaan Pemilu dan Segala Rentetan Permasalahannya. Kegiatan tersebut berlokasi di sekretariat organisasi mahasiswa Universitas Negeri Malang pada Jumat, 8 April 2022. Konsolidasi terbuka tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota pengurus BEM UM 2022, Dewan Perwakilan Mahasiswa, BEM Fakultas UM, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta mahasiswa umum Universitas Negeri Malang (UM).

Konsolidasi Terbuka untuk seluruh Mahasiswa UM Menyikapi Penundaan Pemilu dan Segala Rentetan Permasalahannya yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Malang bertujuan untuk menginformasikan mengenai timeline dan teknis aksi massa yang akan diadakan oleh mahasiswa Malang Raya serta menyampaikan kajian mengenai isu dan tuntutan yang mendasari aksi massa tersebut.

Konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Malang Raya telah diadakan pada 3-5 April lalu. Pada kegiatan tersebut, dilakukan pembagian mengenai isu-isu yang akan dibawakan oleh masing-masing universitas yang akan terjun dalam aksi massa. Setelah itu, pada 7-8 April, diadakan konsolidasi di tingkat internal kampus. Diskusi Publik serta konferensi pers mengenai pernyataan tentang isu-isu akan digelar pada 9 April mendatang. Briefing teknis lapangan tentang aksi massa yang akan dilakukan pada 12 April mendatang, akan dilaksanakan sehari sebelumnya.

Isu-isu yang akan dihadirkan pada aksi massa 12 April mendatang meliputi isu nasional serta isu regional Malang Raya. Isu nasional yang akan disuarakan mencakup empat hal yaitu wacana mengenai Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden, permasalahan agraria, kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan BBM serta Mega Proyek Ibu Kota Negara (IKN). Sedangkan, isu regional yang akan disuarakan yaitu mengenai revisi Peraturan Daerah(Perda) RT/RW Kota Batu, pembebasan lahan kelapa sawit di daerah Malang Selatan, banjir yang terjadi di Kota Malang dan Polemik Wadas.

Mengenai isu agraria, pada November 2021 lalu, terjadi banjir yang melanda sejumlah titik di kota Batu, hal ini menandakan kejanggalan menyangkut tata ruang wilayah Kota Batu yang berada di dataran tinggi. Revisi Peraturan Daerah RT/RW Kota Batu mengenai tata ruang wilayah dinilai memiliki potensi alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi. Alih fungsi lahan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan ekologis di wilayah Kota Batu.

Selain banjir yang terjadi di Kota Batu, bencana tersebut juga berpotensi pada beberapa titik di wilayah Kota Malang. Disebutkan bahwa hal pertama yang mendasari potensi bencana tersebut adalah sistem drainase yang seharusnya terdiri dari sistem drainasi untuk air hujan dan untuk limbah rumahan dijadikan satu. Hal ini menyebabkan terjadinya sedimentasi pada saluran yang berpotensi menjadi banjir. Selanjutnya, kurangnya ruang terbuka hijau dapat menjadi potensi bencana banjir di kemudian hari. Malang hanya memiliki 11% ruang terbuka hijau, sementara itu minimal ruang terbuka hijau pada suatu daerah adalah 20% dari wilayahnya. Beberapa ruang hijau terbuka di Malang juga menimbulkan genangan saat musim penghujan. Salah satu dampak dari hal ini adalah terganggunya produksi tempe di daerah Sanan yang disebabkan oleh terendamnya kedelai.

Selanjutnya, isu yang hendaknya disikapi adalah wacana indikasi pengalihan lahan seluas 60 Hektar di Malang Selatan untuk kebun kelapa sawit. Disebutkan bahwa kelapa sawit merupakan tumbuhan monokultural yang tidak dapat tumbuh dengan tanaman lain serta membutuhkan banyak air.

Selanjutnya yaitu isu Wadas yang terjadi dikarenakan pemerintah yang ingin membeli lahan pada warga Wadas untuk dialihfungsikan menjadi bendungan. Namun, lebih dari seratus warga menolak tanahnya dibeli. Disebutkan bahwa hal ini menyebabkan banyaknya tindakan represif pemerintah.

Beralih pada isu penundaan Pemilu, muncul sebuah isu bahwa penundaan Pemilu terjadi dikarenakan pemerintah ingin meneruskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru hingga selesai. Wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dinilai melanggar konstitusi serta menciderai reformasi. Kelangkaan bahan pokok dan BBM dikarenakan subsidi yang dikurangi juga menyebabkan munculnya isu penundaan Pemilu karena pemerintah yang ingin meneruskan pembangunan IKN.

Melambungnya harga minyak goreng di Indonesia menimbulkan dampak bagi sektor rumah tangga serta pedagang. Indikasi penimbunan minyak goreng menyebabkan timbulya kelangkaan sehingga Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut dan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Pada bulan April lalu, terjadi kenaikan harga pertamax menjadi RP. 12.500,00. Hal tersebut menyebabkan pengguna pertamax memilih untuk beralih ke pertalite. Selanjutnya, ada wacana kenaikan harga pertalite dan gas LPG 3 Kilogram. Mahasiswa akan menuntut agar tidak ada kenaikan harga-harga tersebut.

Mengenai aksi yang akan diselenggarakan pada 12 April mendatang, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Naufal Taufiqur Rochman, menghimbau kepada para perwakilan BEM Fakultas dan UKM untuk memilih penanggungjawab guna mengumpulkan massa yang akan dikerahkan untuk turun aksi.

Pada penghujung acara, diadakan sesi tanya jawab mengenai isu-isu dan aksi massa yang akan diadakan. Dengan adanya kegiatan konsolidasi terbuka ini, diharapkan massa mahasiswa yang akan hadir pada 12 April mendatang dapat memahami isu-isu apa yang akan disuarakan.

Pewarta : Alfina Lutfi