Press Release: Diskusi Umum Lingkar Studi Lingkungan Ditjen Lingkungan Hidup BEM UM 2022

Malang. Kementerian Sosial Masyarakat BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Negeri Malang (UM) tahun 2022 telah menyelenggarakan kegiatan Diskusi Umum Lingkar Studi Lingkungan (LSL). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada (31/03) di Aula Ava Fakultas Sastra UM. Acara dihadiri oleh para tamu undangan dari komunitas penggiat lingkungan, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Universitas Negeri Malang (UM), dan para peserta dari luar maupun dalam UM.

Diskusi Umum yang diselenggarakan ini mengusung tema “Penyelarasan Kebijakan dan Realitas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu”. Tema ini diangkat melalui latar belakang penyelenggaraan acara yang ingin memberikan pemaparan terbuka tentang Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) di Kota Batu sebagai isu yang sangat hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Pemateri yang hadir mengisi di acara ini adalah akademisi, aktivis lingkungan, dan praktisi.

Acara diskusi umum diawali dengan sambutan dari ketua pelaksana, ketua Kementerian Sosial Masyarakat, serta perwakilan dari Ketua Umum BEM UM. Kemudian, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh aktivis, Heni Masruroh, S.Pd, M.Sc yang menyampaikan mengenai analisis keruangan Kota Batu berdasarkan Citra Satelit Copernicus dan Google Earth. Menurutnya, Kota Batu adalah salah satu wilayah yang rawan banjir dan longsor karena dikelilingi oleh tiga gunung di setiap sisi dan penataan ruang haruslah direncanakan secara hati-hati. Sebagian besar pembukaan lahan di Kota Batu juga berdampak pada perubahan landcover yang memicu peningkatan potensi banjir bandang dan longsor.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi Jatim) sebagai aktivis lingkungan melanjutkan pemaparan materi yang dipandu oleh Pradipto Indra Ariono. Beliau menjelaskan mengenai pelaksanaan Perda RTRW Kota Batu tahun 2011 yang kenyataannya masih terdapat kekurangan. Realisasi contohnya seperti lalainya pemberian sanksi bagi badan usaha yang mendirikan bangunan tanpa mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Batu. “Sekarang, harapan dari adanya Revisi Perda RTRW Kota Batu ini bukan mengevaluasi kekurangan, namun menambah kesengsaraan”, ujarnya.

Praktisi Malang Corruption Watch (MCW), Talbyahya Herdy Putra juga ikut andil dalam menjelaskan mengenai mekanisme dan eksistensi perubahan Perda RTRW Kota Batu. Beberapa poin yang menjadi kritik utama dalam revisi tersebut nyatanya malah mendorong privatisasi kekayaan alam di Kota Batu oleh para investor baru. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya perizinan penggunaan lahan dengan konotasi mutualisme antara investor dengan pemerintah terkait.

Berakhirnya pemaparan ketiga materi ini mengawali sesi diskusi terbuka dan tanya jawab. Pesan akhir dilontarkan oleh aktivis Walhi Jatim tersebut, “Semoga pemerintah Kota Batu dapat membuktikan tuntutan dan kritikan kita demi selamatnya Kota Batu dari bencana kerusakan ekologis yang merugikan itu”, katanya.

Pewarta : Chairunnisa Misti Ningtyas

 

Rilis lengkap dapat di unduh dibawah ini: