Membedah Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

BEM UM mengadakan diskusi publik “Membedah Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” pada 27 April 2022. Diskusi publik tersebut dilaksanakan mempertimbangkan kurangnya pemahaman terhadap undang-undang keperempuanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting.

Diskusi diawali dengan presentasi oleh pemantik, Rifdah Alyya Romadhon. Pada beberapa waktu lalu, direktorat jenderal pemberdayaan perempuan kementerian pemberdayaan sumber daya manusia BEM UM 2022 telah mengadakan survei online mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus UM. Berdasarkan survei tersebut, didapatkan bahwa terdapat 78 responden yang pernah mendengar/menyaksikan aktivitas kekerasan seksual di UM atau yang dilakukan oleh civitas akademik UM, 27 responden mungkin pernah, dan 100 responden tidak pernah. Selanjutnya,11 responden menjawab pernah menjadi korban kekerasan seksual di UM atau yang dilakukan oleh civitas akademik UM, dan 10 responden menjawab mungkin pernah.

Ibu Desinta Dwi Rapita S.Pd., S.H., M.H. selaku pemateri pada diskusi publik ini mengatakan bahwa maraknya kekerasan seksual di lingkungan akademik universitas di Indonesia melatarbelakangi disusunnya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 telah disahkan dan yang diperlukan saat ini adalah implementasinya di lingkungan kampus. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Penanganan kekerasan seksual hendaknya dilakukan secara restorative justice atau berpihak kepada korban. Pelaporan kekerasan seksual harus berdasarkan persetujuan korban yang bersangkutan. Satgas penanganan kekerasan seksual hendaknya dibentuk oleh seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebelum satgas tersebut dibentuk, harus ada panitia seleksi. Anggota satgas berjumlah gasal minimal 5 orang, memperhatikan keterwakilan anggota perempuan  dari jumlah anggotanya. Sedangkan, di UM masih proses untuk pembentukan satgas penanganan kekerasan seksual.

Di penghujung acara, diadakan sesi tanya jawab. Peserta diskusi antusias dalam menyampaikan pertanyaannya, pada diskusi publik kali ini ada lima pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Setelah seluruh pertanyaan berhasil terjawab dan penanya telah memberikan feedback, acara ditutup dengan sesi dokumentasi .

Pewarta: Alfina Lutfi Rahmawati